Peran Pendidikan Karakter: Dalam Upaya Menangkal Radikalisme

Radikalisme atau terorisme yang kembali mencuat baru-baru ini mencuri perhatian kita semua sebagai masayarakat indonesia dan tentunya membuat masyarakat khawatir serta menjadi duka bagi bangsa ini.

Sabtu-Minggu, 13-14 Mei 2018 kemarin menjadi puncak keresahan masyarakat indonesia terkhusus lagi bagi masyarakat surabaya akibat serangan radikalisme/ terorisme itu.

Menilai hal itu adalah sebuah tindakan pengkhiatan terhadap kemanusiaan dan akan mengganggu keutuhan bernegara dan berbangsa di indonesia.

PB HMI periode 2018-2020 dalam hal ini bidang Pendidikan, riset dan teknologi kemudian melaksanakan kegiatan seminar nasional di surabaya untuk menyikapi hal itu.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 23 Mei 2018 mengangkat tema "Peran Pendidikan karakter: dalam upaya menangkal radikalisme".

Dimana kegiatan ini dihadiri oleh kemendikbud, kementrian pariwisata, Peradi, tokoh akademisi dan Polda Jatim serta tentunya dihadiri langsung oleh ketua bidang pendidikan, riset dan teknologi Hari Wahyudi.

"Kami melaksanakan kegiatan seminar nasional di Surabaya sebagai bukti simpatik terhadap apa yang terjadi di kota yang di kenal sebagai kota pahlawan ini," tutur Hari Wahyudi.

"Tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini, sangat kami sayangkan dan kami sangat mengecam tindakan tersebut," tegasnya Kabid Penristek PB HMI tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tentunya kita harus bertanggung jawab akan apa yang terjadi di bumi pertiwi ini.

Pemuda, dalam hal ini mahasiswa harus berperan aktif terhadap dinamika kebangsaan yang ada dan harus berani mengambil sikap dari kejadian yang ada termasuk radikalisme/ terorisme.

Muzakki selaku ketua panitia dalam kegiatan ini menyampaikan dalam sambutannya, "Mahasiswa harus bersikap tegas dengan kasus yang dialami oleh masyarakat Indonesia hari ini dan bertindak aktif dalam menangani kejadian ini."

"Kita tidak boleh takut dengan mereka karena mereka hanyalah hantu gentayangan yang harus kita basmi bersama," tandasnya Muzakki.

Meski kejadian itu disikapi oleh mahasiswa atau masyarakat terkhusus lagi PB HMI namun ketika tidak terjalin kersama yang baik dengan semua sektor yang berkaitan tentu masalah ini tidak tidak akan terselesaikan dengan baik.

"Kami sangat berharap dari kegiatan ini dapat terbangun hubungan yang baik terkhusus kerjasama antara PB HMI dan pihak-pihak yang lain," kata tokoh pemuda HMI itu.

"Tindak lanjut dari kegiatan ini, kamis, 24 Mei 2018 kami akan melaksanakan tabur bunga di lokasi pengeboman bersama beberapa pihak yang ada di surabaya ini, salah satunya pihak kepolisian", ujarnya. (RED.SUG)

ZERO WASTE (DAUR ULANG LIMBAH) SEBAGAI BENTUK EKONOMI BERBASIS EKOLOGI MASA DEPAN

*Semarang* - Selasa, 15 Mei 2018 Rapat Konsolidasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia Jawa Tengah (DPW PETANI Jateng) telah menghasilkan beberapa poin penting. Rapat yang dihadiri Ketua Umum Petani Satrio Damardjati dan Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agrobisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) Petani Unit Riau Sahat Mangapul Hutabarat. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPW Petani Jateng Dumadi Tri Restiyanto dan dihadiri oleh Ujang Sumbarjo Wakil Bendahara DPW Petani Jawa Tengah. Ketua DPC Petani Kota Semarang Sosa Arinof dan Ketua DPC Petani Kabupaten Semarang Taif Maskuri. Kepala Sekolah Petani Jateng Winarso dan Kepala Badan Koordinasi Permodalan DPW Petani Jateng Galih Rilo. 

Menurut Ketum PETANI Satrio Damarjadti menyampaikan beberapa hal dalam rapatnya. Yang pertama, " Keluarga Besar Petani tetap konsisten dalam hal menjaga dan membumikan Ideologi Pancasila di dalam tubuh Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI). Kedua, isu-isu penting persoalan pertahanan pangan semesta dan distribusi beras nasional. Dan yang ketiga, membangun kemitraan sebuah kemitraan permodalan atau investasi modal secara gotong royong sesuai cita-cita dan misi Petani untuk melakukan percepatan pembangunan basis-basis produksi bagi Petani ".

Ketua DPW Petani Jateng Dumadi Tri Restiyanto jugas menegaskan bahwa, " Program-program Petani harus menitikberatkan dukungan kepada DPW Petani Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membidani ide-ide dasar tentang Zero waste sistem yang dipelopori dengan kerjasama DPC Petani Kabupaten Kulonprogo dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo ".

Ide positif yang disampaikan oleh Peter relawan dan juga tenaga ahli lingkungan DPW Petani DIY juga menyampaikan pendapat, " masyarakat dunia terutama Indonesia harus berpikir bahwa masa depan generasi mendatang harus diperhatikan dan dijaga oleh generasi saat ini. Dimana lingkungan hidup harus dijaga kelangsungan ekologi dan menjaga ancaman pencemaran lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah secara terpadu. Dalam hal ini Petani harus memulai dari dini dan awal agar persoalan limbah dan sampah tidak menjadi persoalan yang semakin pelik di kemudian hari ".

Pengurus DPW Petani Jawa Tengah berpendapat bahwa, " Industrialisasi di Indonesia harus memperhatikan dampak eksternal dari Industri berupa sampah atau limbah. Disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pelayan aktifitas publik, swasta dan rakyat juga berperanan penting ". Rapat tersebut juga menjelaskan kondisi siklus produksi Petani dari bahan mentah menjadi produk dan dikonsumsi, sisanya akan menjadi limbah tapi bila diolah kembali akan menjadi siklus daur ulang dikelola menjadi bahan mentah dan bahan baku industri kembali sehingga tidak meninggalkan bahan yang menciptakan gangguan ekologi lingkungan berupa pencemaran dikemudian hari.

Pengolahan limbah padat seperti Kaca dan plastik serta limbah cair harus dilakukan. Menurutnya pemerintah memiliki perusahaan air minum dan ternyata tidak memiliki perusahaan pengolahan limbah selama ini yang terjadi. Dalam hal ini perlu Instruksi Presiden atau disingkat INPRES untuk Perusahaan Daerah berupa BUMD bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengolah limbah cair dan padat.

Petani yang sudah memulai dengan ide dan percontohan di Yogyakarta siap dilibatkan dan mendampingi di daerah lain untuk secara Nasional, Wilayah, Cabang dan Kelompok Petani di seluruh Indonesia. Serta jajaran pengurus Petani di seluruh DPC Petani melakukan kerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. Khususnya di Jawa Tengah dimana kepadatan penduduk dan industrialisasi semakin meningkat dengan Pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

" Persoalan Impor beras belum dibahas mendetail mengingat sejauh mana kepentingan Impor beras dalam rangka stabilitas harga Beras di Indonesia. Pemerintah harus terbuka kapan impor dan kapan ekspor beras dilakukan. Apakah dilakukan oleh swasta, Pemerintah  atau lembaga lain. Dan apakah impor ini merupakan barter dari surplus perdagangan atau kepentingan politik bilateral. Agar tidak terjadi spekulasi masyarakat tentang adanya proses impor beras di tengah pasar bebas Internasional ", ujar Peter.

(Sumber : Biro Propaganda dan Jaringan PETANI Jateng).