Gema News.com - Staf ahli hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, Bali Moniaga, mengatakan 70 persen peredaran narkoba dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Alasannya, para gembong narkoba merasa lebih aman dan tidak tersentuh aparat hukum di luar jika bertransaksi di dalam lapas.
Hal itu disampaikan Bali ketika memberikan keterangan pers di Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2015. Dia menyebut, dari dalam lapas para pengedar semakin mudah menyebarkan barang haram itu. Bahkan, menjadikannya sebagai bisnis dengan sistem multilevel.
"Multilevel bisnis ini maksudnya, setiap satu orang yang mengonsumsi, diwajibkan untuk menjual 10. Dengan begitu, sebagai pemakai tidak perlu membayar satu barang yang dikonsumsinya," ujar Bali.
Maka tak heran jika penyebaran narkoba begitu mudah di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia kini dinyatakan dalam keadaan darurat narkoba. Fenomena peredaran narkoba di dalam lapas ini sudah bukan peristiwa baru.
Melihat keadaan yang sedemikian genting, maka Presiden Joko Widodo tegas memberlakukan hukuman mati kepada para pengedar narkoba sejak November lalu. Diharapkan dengan bertindak tegas, Indonesia tidak lagi menjadi negara produsen dan pasar penjualan narkoba.
Fakta lain yang meresahkan, ujar Bali, yaitu kian meningkatnya kasus kriminalisasi narkoba. Data BNN menunjukkan pada 2012 ke 2013 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2012 terdapat 18.977 kasus.
Sementara, pada 2013, angkanya meningkat menjadi 21.119 kasus. Jumlah tersangkanya pun meningkat. Jika pada 2012 tercatat 25.122 tersangka, maka tahun 2013 menjadi 28.453 orang.
"Ini menjadi keprihatinan nasional, karena dari 1 kali penangkapan kasus narkoba, yang lolos 10 orang. Sementara itu, dari 154 ribu kasus kriminal, 40 persen di antaranya merupakan kasus narkoba," kata dia.
Untuk mengatasi hal itu, lanjut Bali, dibutuhkan kerja sama antar badan terkait secara nasional dan internasional. Dalam kesempatan itu, Bali turut menyebut, selain penyebaran narkoba, yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi yakni rehabilitasi bagi para pemakai.
"Tahun ini, Jokowi sudah menyetujui 100 ribu pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Pada bulan kemarin, Jokowi sudah mengundang para gubernur dan bupati untuk memastikan penyembuhan bagi para pemakai narkoba dengan cara rehabilitasi," imbuh dia.
sumber
0 komentar :
Posting Komentar