Keseriusan Pemerintah yang akan melakukan langkah ekstrem terkait penanganan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, dan bandar narkoba. Lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi bandar narkoba, terorisme dan koruptor akan ditempatkan di pulau terluar dengan pengamanan ekstraketat.
“Kami putuskan kemarin di ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kita akan relokasi lapas yang untuk super maximum security di pulau terluar. Sedang kita kaji, untuk misalnya bandar (narkoba) yang berat-berat, teroris, lalu koruptor yang gede-gede,” terang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10).
Rencana tersebut, kata Yasonna, sebagai solusi untuk menekan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Tak hanya itu, solusi diambil sebagai langkah pengamanan dari potensi terjadinya selundupan narkoba di lapas.
“Jadi nanti lapasnya diterapkan pengamanan maksimum. Namun langkah awal merealisasikannya ialah kita cari dulu tempat relokasinya melalui ruislag (tukar guling), (kalau) kurang uangnya bisa dari APBN,” kata dia.
Yasonna menambahkan, relokasi tersebut dilakukan setelah mendapatkan kajian lebih lanjut bersama sejumlah instansi yang akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.
0 komentar :
Posting Komentar