Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Hj. Suryati Thaib Armayn asal Dapil Provinsi Maluku Utara kembali melakukan kunjungan masa reses di Badan Narkotika Nasional Provins(BNNP) Malut pada (2/11).
Kunjungan yang bertajuk dengar pendapat terkait Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersama staf ahlinya, Hj. Suryati mengatakan bahwa tugasnya sebagai anggota DPD untuk melakukan pengawasan dalam penanganan kasus Narkoba di Provinsi Maluku Utara.
"BNNP Malut mendapat nilai baik sekali dari Pimpinan Pusat dan Kepala Negara dalam penanganan narkotika dan kami memberikan apresiasi kepada kepala BNNP Malut, dan semoga tugas - tugas yang akan datang akan lebih baik lagi serta selalu sukses untuk generasi muda dan masyarakat", ucapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan laporan yang diberikan oleh kepala BNNP Malut dan kenyataan yang didengar dari masyarakat ,bahwa BNNP Malut serta Pemprov Malut telah berhasil dalam pelaksanaan dan tugas - tugas dalam penanganan narkoba sehingga mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih dari Presiden Jokowi.
"Provinsi Malut bisa di jadikan contoh dalam penanganan narkoba oleh provinsi lain meskipun wilayahnya terdiri dari Pulau - pulau", jelas Suryati.
Suryati menerangkan program yang di canangkan oleh BNNP Malut dan Pemprov Malut tentang materi Pencegahan ,Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) masuk dalam kurikulumnya pendidikan di sekolah dari Paud sampai Tingkat SMA, sangat positif dan ini juga harus menjadi contoh bagi provinsi lain.
"Kami merasa bangga dan akan kami dorong menjadi program Nasional ke depan" terangnya.
Sementara itu Kepala BNNP Malut Brigjen Pol.Drs. Richard M. Nainggolan, MM.MBA mengungkapkan bahwa kedatangan anggota DPD dari Provinsi Maluku Utara ini memberikan angin segar dan menjadi motivasi untuk lebih giat bekerja serta berbuat untuk menyelamatkan masyarakat Maluku Utara dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.
Didampingi pejabat BNNP lainnya Richard menyampaikan, "Dengan kehadiran Ibu Suryati, membuat semangat dalam kinerja untuk memberantas narkoba di provinsi Maluku Utara", paparnya.
Lanjutnya, tentang pembentukan dan penambahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di Maluku Utara sangat di perlukan karena penanganannya sangat berbeda di provinsi lain.
"Maluku Utara ini terdiri dari pulau- pulau, dari sisi jumlah penduduknya sedikit perkabupaten namun untuk penanganannya dan mengawal serta mengawasi agak lama, karena butuh waktu untuk menjangkau ke kabupaten- kabupaten di wilayah Malut, sehingga kami memerlukan penambahan BNNK ", tutup jenderal Bintang satu ini.
0 komentar :
Posting Komentar