Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Rabu (1/2) Filipina meminta Presiden Rodrigo Duterte untuk mengeluarkan perintah agar militer bisa ikut berperan dalam perang melawan narkoba. Salah satunya, militer ingin mendapatkan kewenangan untuk menangkap para “bandit” polisi yang menangkap atau menewaskan orang-orang yang tidak bersalah dengan dalih kampanye anti-narkoba.
Kemhan mendesak Duterte untuk memformalkan pernyataannya kepada para jenderal militer pada Selasa (31/1), saat dia menyatakan butuh bantuan militer dalam perang narkoba, serta untuk menahan para anggota pasukan polisi yang disebutnya korup sampai ke intinya. Kemhan meminta perintah resmi sesuai arahan presiden sebagai dasar hukum untuk pasukan militer.
Pada Senin (30/1), kepala Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police/PNP) menangguhkan operasi anti-narkoba di jajarannya setelah mencuatnya kasus penculikan dan pembunuhan seorang pengusaha Korea Selatan oleh jajaran polisi nakal. Duterte merasa malu dan marah dengan insiden itu yang disebutnya memiliki dampak internasional.
Duterte menyarankan agar militer mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh polisi. Langkah itu menandai perubahan sikap dari Duterte yang sebelumnya mendukung polisi dari berbagai serangan tuduhan kelompok hak asasi manusia (HAM) maupun para anggota parlemen yang menyatakan mereka beroperasi dengan impunitas.
Sejauh ini masih belum jelas alasan Kemhan Filipina untuk membuat permintaan secara terbuka kepada Duterte. Setiap penangkapan oleh Angkatan Bersenjata Filipina membutuhkan perintah eksekutif atau deklarasi darurat militer.
Duterte sebelumnya mengancam akan mengumumkan darurat militer untuk membantu pemberantasan narkoba, tapi nyatanya dia belum melakukannya sampai saat ini. Kebijakan perang narkoba saat ini diambil alih sementara oleh salah satu bagian dari PNP yaitu Badan Penegakan Obat-obatan Filipina.
Duterte telah menyatakan bahwa lembaga itu membutuhkan bantuan militer. Juru bicara Badan Penegakan Obat-obatan Filipina, Derrick Carreon, menyambut perintah itu sebagai tantangan dan mengaku sudah berkonsultasi dengan angkatan bersenjata.
Militer masuk menjadi sorotan sejak polisi menghadapi pengawasan ketat karena tewasnya pengusaha Korsel.
Kelompok HAM internasional, Amnesti Internasional, lewat laporannya menyatakan polisi telah bertindak seperti penjahat yang menekan, meminta bayaran atas pembunuhan, serta mengirimkan jenazah korban ke rumah-rumah pemakaman. Amnesti menyatakan pembunuhan atas nama narkoba selama perang narkoba Duterte tampaknya sistematis, terencana, dan terorganisasi oleh otoritas.
0 komentar :
Posting Komentar