WAKIL Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara ikut menjalani pemeriksaan tes urine PNS di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DKI Jakarta, Krisna Anggara, mengatakan penyalahgunaan narkoba di tingkat pegawai masih tinggi.
Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2014, penyalahgunaan narkoba saat ini di Indonesia sekitar 4 juta jiwa atau sekitar 2,2 persen dari populasi penduduk Indonesia menggunakan narkoba dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun.
WAKIL Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara ikut menjalani pemeriksaan tes urine PNS di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). (m8/Rangga Baskoro)
WAKIL Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara ikut menjalani pemeriksaan tes urine PNS di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). (m8/Rangga Baskoro)
"Dari 4 juta jiwa penyalahguna narkoba, sekitar 50 persen penyalahgunaan narkoba yaitu di kalangan pekerja, kemudian 27 persen pelajar atau mahasiswa dan 23 persen mereka yang tidak bekerja. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja seperti pegawai swasta, PNS, Buruh, TNI, Polri cukup rentan atau tinggi," kata Krisna saat kegiatan tes urine PNS di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Sedangkan penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta, berdasarkan survei, mencapai sekitar 360.000 jiwa atau 4,74 persen dari total 7 juta jiwa penduduk DKI Jakarta dengan rentang usia pengguna berkisar 10 sampai 59 tahun.
"Kami memberikan apresiasi terhadap Pemkot Jakpus untuk mendukung pelaksanaan tes urine dan ini merupakan program pencegahan bukan untuk mencurigai atau menakuti-nakuti terhadap pegawai, tetapi upaya untuk bagaimana pencegahan atau meminimalisir peredaran narkoba," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengatakan, pelaksanaan tes urine bertujuan untuk mengevaluasi perilaku terhadap pegawai lantaran penyalahgunaan narkoba berpotensi menurunkan kualitas kerja di kalangan PNS.
"Kalau memang mereka menggunakan narkoba, pasti dampak kinerjanya tidak baik dan ini sebagai bahan evaluasi bagi PNS. Saya yakin bagi pengguna narkoba kinerjanya tidak baik dan buruk," tutur Bayu.
Pelaksanaan tes urine diikuti sebanyak kurang lebih 300 orang berasal dari lingkungan pegawai Sekretaris Kota (Seko) dan pejabat III dan IV Suku Badan dan Suku Dinas. Pelaksanaan tes urine itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 55 tahun 2017 tentang pengarahan dalam rangka pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakpus.(m8/Rangga Baskoro)
0 komentar :
Posting Komentar